Palestina: Trump, Bibi, dan Obama.

The two-state solution is now in serious jeopardy

567
0
BERBAGI

24 Desember 2016, Trump

Warga Amerika yang pro-Israel, mendukung usaha pemindahan kedutaan besar ke Yerusalem, tapi sebagian orang lainnya mengatakan, hal itu akan merupakan kemunduran dari usaha mencapai perdamaian jangka panjang antara Israel dan Palestina.

Presiden terpilih Donald Trump telah bertekad akan memindahkan kedutaan besar Amerika di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, tindakan yang sangat bertentangan dengan kebijakan Amerika selama ini.

Usulnya itu memicu satu dari sekian banyak isu yang sangat emosional dan kontroversial, yang memecah orang Israel dan Palestina, yaitu status kota yang dianggap masing-masing sebagai ibukota mereka.

Ketika mandat Inggris di Palestina berakhir tahun 1947, PBB mengeluarkan resolusi yang menyerukan adanya negara Arab-Palestina dan negara Israel yang berdampingan dengan aman, serta menyatakan Yerusalem sebagai kota internasional.

Tapi dalam perang Arab-Israel yang pertama setahun kemudian, Israel merebut bagian barat kota Yerusalem, dan Yordania menguasai bagian timurnya. Dalam perang Arab-Israel tahun 1967, Israel merebut dan mencaplok Yerusalem timur, dan sekaligus menyatakan kota itu sebagai ibukota Israel.

Kedutaan besar Amerika dibuka sejak tahun 1948 di Tel Aviv, dan di Yerusalem ada kantor konsulat Amerika.

Kata Yusef Munayyer, direktur eksekutif Kampanye Untuk Mendapat Hak-hak Bangsa Palestina di kota Washington DC:

Kebijakan Amerika tentang kota Yerusalem sejak puluhan tahun, bahkan sebelum dimulainya proses perdamaian yang berlarut-larut ini, adalah, bahwaisu tentang Yerusalem tidak bisa dipisahkan dari masalah Israel-Palestina secara keseluruhan.

Warga Amerika yang pro-Israel, mendukung usaha pemindahan kedutaan besar ke Yerusalem, tapi sebagian orang lainnya mengatakan, hal itu akan merupakan kemunduran dari usaha mencapai perdamaian jangka panjang antara Israel dan Palestina.

Tahun 1995 Konges Amerika meloloskan Undang-Undang yang disebut “Jerusalem Embassy Act atau undang-undang tentang kedutaan Amerika di Yerusalem.

Undang-undang itu mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel dan menyerukan supaya Amerika membangun gedung kedutaan besarnya di kota itu menjelang tahun 1999. Tapi dalam UU itu ada pasal yang mengatakan, presiden Amerika bisa memutuskan untuk menunda pembangunan selama enam bulan, dan penundaan itu bisa diperpanjang terus tiap enam bulan, guna melindungi kepentingan keamanan Amerika. Itulah yang terjadi sejak tahun 1999.

Kalau kedutaan Amerika itu jadi dipindahkan atau dibangun di Yerusalem, kata Munayyer, pihak Palestina akan mengeluarkan reaksi keras, dan pemerintah Amerika akan mendapat kesulitan untuk mengatakan bahwa proses perdamaian bisa terus berjalan.

Kata pejabat Kampanye untuk hak-hak Palestina, Munayyer, memindahkan kedutaan Amerika ke Yerusalem bisa dianggap sebagai “kemenangan kebudayaan Yahudi-Kristen atas Islam“. Hal ini, tambahnya, bisa dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis Islam untuk menyatakan bahwa yang sedang terjadi adalah “perang salib” yang dilancarkan Barat melawan Islam.

 

25 Desember 2016, Bibi

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (Bibi) mengatakan hari Minggu (25/12) dalam rapat kabinetnya bahwa pemerintah Israel dan pemerintahan Amerika Serikat telah sependapat selama puluhan tahun bahwa Dewan Keamanan PBB bukan tempatnya untuk menyelesaikan masalah perluasan pemukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Namun, resolusi mengenai penghentian pembangunan pemukiman Israel disetujui oleh Dewan Keamanan PBB hari Jumat setelah Amerika Serikat memilih untuk tidak memveto resolusi itu.

Netanyahu mengatakan hari Minggu ia telah berbicara dengan “sahabat-sahabat kita di Amerika Serikat, anggota Republik dan Demokrat yang memahami bagaimana gegabahnya dan destruktifnya resolusi PBB ini.” Ia mengatakan sangat menunggu sahabat-sahabat tersebut dan pemerintahan baru yang dilantik tanggal 20 Januari.

Perdana Menteri itu mengatakan ia mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry baru-baru ini “teman tidak membawa teman ke Dewan Keamanan.

Marah karena pemungutan suara Dewan Keamanan itu, Netanyahu telah memerintahkan pemerintahannya menghentikan pendanaan 5 lembaga PBB.

Dalam pidato televisi hari Sabtu, perdana menteri Israel itu mengatakan pemerintahnya yang sekarang menahan hampir 8 juta dolar dana bagi lembaga-lembaga PBB yang tidak disebut namanya dan mengatakan masih ada lagi yang akan dilakukan. Ia tidak menjelaskan lebih jauh.

Ia mengatakan telah memerintahkan Kementerian Luar Negerinya untuk meninjau kembali dalam waktu satu bulan semua kegiatan Israel dengan badan dunia itu, termasuk semua pendanaan dan kehadiran wakil-wakil PBB di wilayahnya.

Netanyahu menyebut abstain-nya Amerika dan resolusi itu sendiri “memalukan” dan mengatakan pemerintahannya tidak akan memperdulikan isi resolusi itu. Ia juga memanggil pulang duta besar Israel di Selandia Baru dan Senegal, dua dari empat sponsor resolusi itu, dan menghentikan program bantuan Israel bagi Negara Afrika Barat tersebut.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang marah terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan diakhirinya pembangunan permukiman lebih jauh di wilayah yang diduduki, mengatakan telah memerintahkan penghentian anggaran bagi lima institusi PBB.

Resolusi diloloskan oleh 15 anggota Dewan Keamanan PBB hari Jum’at (23/12) setelah Amerika memutuskan untuk tidak memveto resolusi tersebut. Dalam beberapa kesempatan anggota-anggota dewan itu memang telah berupaya mengekang perluasan pembangunan permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang dilakukan Israel.

Dalam pidato yang ditayangkan televisi hari Sabtu (24/12), Netanyahu mengatakan perintahnya itu akan menahan hampir delapan juta dolar anggaran bagi beberapa institusi PBB yang tidak disebut namanya, dan menegaskan bahwa “ada beberapa keputusan lain yang akan dikeluarkan.” Tetapi ia tidak merinci lebih jauh.

Netanyahu mengatakan telah memerintahkan kementerian luar negeri agar dalam waktu satu bulan mendatang mengkaji seluruh keterlibatan Israel dengan badan dunia itu, termasuk pendanaan dan kehadiran wakil-wakil PBB di wilayah Israel.

Netanyahu Panggil Pulang Duta Besar Israel di Selandia Baru & Senegal

Netanyahu menyebut abstain-nya Amerika dan resolusi itu sebagai hal yang “memalukan” dan mengatakan pemerintahnya akan mengabaikan ketentuan itu. Ia juga memanggil duta besar Israel di Selandia Baru dan Senegal, dua dari empat negara yang mensponsori resolusi itu, dan menangguhkan program bantuan Israel bagi negara Afrika Barat itu.

Netanyahu kemudian mengarahkan ketidaksukaannya terhadap resolusi itu kepada pemerintah Amerika, dan menuduh Presiden Barack Obama mundur dari komitmen sejak lama untuk senantiasa mendukung Israel. “Keputusan Obama itu tidak hanya tidak membantu kita mencapai perdamaian, tetapi juga menghalangi perdamaian itu sendiri,” kecam Netanyahu.

Palestina & Negara-negara Arab Puji Resolusi DK PBB

Sementara itu Palestina dan negara-negara Arab memuji resolusi tersebut.

 

Mantan perunding perdamaian Palestina Saeb Erekat menyebut resolusi itu sebagai “pesan yang jelas dan bulat” bagi Netanyahu bahwa kebijakan-kebijakannya tidak akan mencapai perdamaian atau keamanan, baik di Israel maupun di wilayah-wilayah lain di kawasan tersebut.

Kantor berita Perancis AFP mengutip juru bicara Hamas yang menyuarakan penghargaan kepada para utusan yang memutuskan resolusi tersebut.  Fawzy Barhoum menggambarkan resolusi itu sebagai “putusan bagi hak rakyat Palestina untuk hidup di tanah mereka.”

Resolusi, yang umumnya simbolis itu, bisa menghambat posisi Israel dalam perundingan pada masa depan.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hari Sabtu (24/12) mengecam keras Presiden AS Barack Obama, menuduhnya “melakukan penghadangan yang memalukan” di PBB terkait permukiman di Tepi Barat, dan mengatakan sangat ingin bekerjasama dengan “sahabat”-nya, yaitu presiden terpilih Donald Trump.

Pernyataan Netanyahu itu disampaikan sehari setelah PBB menyetujui resolusi Dewan Keamanan untuk mengutuk tindakan Israel membangun permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai “pelanggaran keji” terhadap hukum internasional.

Meskipun Amerika Serikat menentang pembangunan pemukiman itu, AS biasanya menggunakan hak veto sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk memblokir resolusi yang mengutuk Israel, dengan mengatakan perselisihan Israel-Palestina harus diselesaikan lewat perundingan.

Resolusi, yang umumnya simbolis itu, bisa menghambat posisi Israel dalam perundingan pada masa depan.

Netanyahu mengatakan abstain-nya AS dalam pemungutan suara di Dewan Keamanan “sangat bertolak belakang” dengan komitmen Amerika, termasuk salah satunya yang disampaikan Obama pada tahun 2011, untuk tidak membuat syarat-syarat perjanjian final tentang Israel di Dewan Keamanan PBB.

“Pemerintah Obama melakukan penghadangan yang memalukan terhadap Israel di PBB,” ujar Netanyahu.

AS dan sebagian besar komunitas internasional menilai pembangunan permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur itu sebagai hambatan menuju perdamaian. Netanyahu menyangkal klaim itu, dan menyalahkan kegagalan upaya mencapai perdamaian pada sikap Palestina yang selalu menolak mengakui negara Israel.

Keputusan AS untuk abstain dalam pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB hari Jumat adalah salah satu teguran terbesar Amerika terhadap sekutu sejak lamanya, dan menandai babak terakhir hubungan dingin Netanyahu dan Obama dalam delapan tahun terakhir ini.

Sebaliknya, Palestina menyambut baik resolusi PBB itu.

 

20 Januari 2017

Para pejabat mengatakan pemerintahan Obama di jam terakhirnya menentang oposisi Partai Republik dan diam-diam merilis $ 221.000.000 kepada Palestina.

Seorang pejabat departemen luar negeri beserta para asisten kongres mengatakan bahwa pemerintahan yang akan selesai tersebut akan menghabiskan uang yang banyak pada Jum’at pagi.

Pejabat itu mengatakan mantan Menteri Luar Negeri John Kerry telah memberitahu beberapa anggota parlemen dari gelagat sesaat sebelum ia meninggalkan Departemen Luar Negeri untuk yang terakhir kali terakhir pada Hari Kamis.

Para asisten mengatakan pemberitahuan tertulis tertanggal 20 Januari dikirim ke Kongres hanya beberapa jam sebelum Donald Trump mengambil sumpah jabatan.

Para asisten dan pejabat Departemen Luar Negeri tidak berwenang untuk berbicara secara terbuka tentang masalah tersebut dan menuntut anonimitas.

Pendanaan Palestina sepertinya membuat kemarahan dari beberapa anggota kongres seperti halnya Gedung Putih – Trump.

Trump telah bersumpah untuk menjadi pendukung kuat Israel dan telah mengundang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi Washington bulan depan.  Ia juga berjanji untuk memindahkan Kedutaan Besar AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, meskipun juru bicara Gedung Putih Sean Spicer, Hari Senin mengatakanbahwa keputusan akhir tentang hal itu belum dibuat.

Meskipun spekulasi di Israel bahwa pengumuman atas hal itu akan segera dilakukan, Spicer mengatakan proses pengambilan keputusan hanyalah dalam tahap yang sangat awal.  “Kalau itu sudah menjadi sebuah keputusan, maka kita tidak akan lanjut melalui sebuah proses,” Spicer kepada wartawan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here